Seiring dengan kebijakan dibukanya lowongan CPNS lintas jurusan sebanyak lima persen formasi, pemerintah telah menetapkan adanya 11 jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. Sayangnya, banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar olehsarjana dari semua jurusan.
Hal itu merupakan salah satu penyebab belum rampungnya proses verifikasi formasi CPNS dari sejumlah daerah, untuk selanjutnya mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kalau ijin prinsip sudah ada diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemda,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman saat talk show di sela-sela simulasi CAT di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (22/07).
Dikatakan, ada beberapa permasalahan terkait dengan pengisian rincian jabatan. Antara lain belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. Selain itu, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi, penyusunan formasi yang seharusnya disusun per jabatan, banyak yang disusun berdasarkan unit organisasi. Masalah lain, jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip, banyak yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar oleh semua jurusan. “Bahkan ada usulan yang belum di tandatangan oleh pejabat pembina kepegawaian,” tambahnya.
Disebutkan, 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua urusan dimaksud adalah, Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa.
Herman menambahkan, bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk 11 jabatan yang bisa dilamar oleh saraja dari semua jurusan tersebut supaya segera mengalokasikannya. (ags/HUMAS MENPANRB)
Hal itu merupakan salah satu penyebab belum rampungnya proses verifikasi formasi CPNS dari sejumlah daerah, untuk selanjutnya mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kalau ijin prinsip sudah ada diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemda,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman saat talk show di sela-sela simulasi CAT di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (22/07).
Dikatakan, ada beberapa permasalahan terkait dengan pengisian rincian jabatan. Antara lain belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. Selain itu, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi, penyusunan formasi yang seharusnya disusun per jabatan, banyak yang disusun berdasarkan unit organisasi. Masalah lain, jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip, banyak yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar oleh semua jurusan. “Bahkan ada usulan yang belum di tandatangan oleh pejabat pembina kepegawaian,” tambahnya.
Disebutkan, 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua urusan dimaksud adalah, Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa.
Herman menambahkan, bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk 11 jabatan yang bisa dilamar oleh saraja dari semua jurusan tersebut supaya segera mengalokasikannya. (ags/HUMAS MENPANRB)
